Usai menyelesaikan Intermediate Training (LK2) dan Latihan Khusus Kohati (LKK), kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 25 Februari 2025. Aksi ini diikuti oleh puluhan kader HMI dari berbagai cabang di seluruh Indonesia yang sebelumnya menjadi peserta pelatihan tingkat nasional.
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Gunawan Fiantara, menjelaskan bahwa pelibatan para peserta pelatihan dalam aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap permasalahan bangsa yang tengah dihadapi.
“Baru selesai training, mereka langsung diajak untuk menyikapi problem kebangsaan yang sedang kritis ini dengan aksi demonstrasi,” ungkap Gunawan.
Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI, Faisal L. Umanailo, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, dari Aceh hingga NTT, berkumpul hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Faisal dalam orasinya.
Para demonstran menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti permasalahan pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, serta berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program makan bergizi gratis, yang menurut mereka tidak tepat sasaran dan perlu segera dievaluasi.
“Makan bergizi gratis justru membuang-buang anggaran dan tidak tepat sasaran,” kata salah satu peserta aksi yang juga merupakan peserta LK2.
Dalam aksi ini, HMI menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah:
- Hapuskan multi fungsi ABRI yang dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi mengancam kepentingan rakyat dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis yang dinilai menghabiskan anggaran negara secara tidak efektif.
- Rombak Kabinet Merah Putih yang dianggap terlalu gemuk dan diisi oleh pejabat yang tidak kompeten.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan menghapus budaya represif.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional bermasalah, laksanakan reforma agraria sejati, dan hentikan perampasan lahan rakyat.
- Selesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bukti bahwa mahasiswa masih konsisten mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat luas. HMI Cabang Yogyakarta menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu-isu strategis demi kesejahteraan rakyat.
