Dalam rangka menanggapi polemik kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang dianggap merugikan rakyat, Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Sinergi HMI Cabang Yogyakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Indonesia Gelap; Efisiensi Anggaran atau Kepentingan Pemerintah!!” pada Minggu, 23 Februari 2025 di Kopi Dari Jiwa.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan aktivisme, yaitu Herlan Purnomo Syamsi (Demisioner Ketua Umum HMI Komisariat Avicenna UMY 2022-2023), Faris Ayus (Kabid Hikmah PC IMM Bantul), dan Muhammad Arif (Aktivis Gema Pembebasan). Diskusi ini dimoderatori oleh M. Azhar, Sekretaris Umum Komisariat Insan Cita.
Diskusi ini berangkat dari meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Gelombang protes yang bertajuk #IndonesiaGelap telah menarik perhatian publik, terutama setelah puncak aksi demonstrasi berlangsung pada 21 Februari 2025 di Jakarta.
Dalam diskusi publik ini, para narasumber menyoroti beberapa aspek utama:
Pertama, Efisiensi atau Kepentingan Politik?.
Herlan Purnomo Syamsi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti bagaimana alokasi anggaran yang tidak tepat justru memperlebar kesenjangan sosial.
Kedua, Peran Mahasiswa dalam Menyuarakan Kebenaran.
Faris Ayus menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengawal kebijakan negara. Ia mengajak mahasiswa untuk terus bersikap kritis dan aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Ketiga, Dampak Sosial dari Kebijakan Pemerintah.
Muhammad Arif menyoroti bagaimana pemangkasan anggaran telah berdampak buruk pada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga menyinggung kekhawatiran akan meningkatnya militerisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang dapat membungkam kritik publik.
Diskusi ini berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta yang hadir. Beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap arah kebijakan pemerintah yang semakin tidak berpihak kepada rakyat kecil. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia memberikan 10 kopi gratis bagi pendatang pertama. Acara ini berhasil menjadi ajang refleksi dan konsolidasi bagi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Dengan meningkatnya gelombang kritik dan diskusi publik seperti ini, diharapkan kesadaran politik masyarakat semakin meningkat dan pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
